PEKANBARU---(KIBLATRIAU.COM)-- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menyoroti adanya pemotongan honor Tenaga Harian Lepas (THL) dan pengadaan mobil dinas oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Hal itu diutarakan para wakil rakyat dalam paripurna pandangan umun fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, Selasa (28/9/2021). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri SE, didampingi Wakil Ketua lain, Ginda Burnama ST.

Sementara itu, dari Pemko Pekanbaru hadir Asisten III Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Masykur Tarmizi beserta pejabat di lingkungan Pemko hingga Camat. Usai rapat, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri, mengatakan, bahwa ada beberapa kegiatan yang disorot kalangan legislatif, Di antaranya pemotongan gaji THL hingga pengadaan mobil dinas.''Makanya dari itu, kita minta kepada pemerintah untuk segera memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi tersebut,'' terang Azwendi.

Azwendi menyebutkan, pihak Sekretariat DPRD sudah mengagendakan Pemerintah Kota untuk menjawab seluruh pandangan fraksi.  ''Ini artinya mengenai pemotongan honor ini sebenarnya kan bukan suatu hal yang umum, bukan kebijakan yang baik. Tapi mungkin dari sisi pemerintah, kami menyarankan untuk mempertimbangkan kembali,'' sebut Azwendi. Kondisi itu sudah dilaporkan kepada ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ke DPRD. Hal itu karena ekonomi sedang sulit dan pendapatan jauh merosot. 

''Kita melaksanakan PPKM, seluruh aktivitas perekonomian kita macet. Pendapatan Pekanbaru salah satunya jasa, terjadi stagnan. Penerimaan kita, sektor pajak juga sangat menurun," ucapnya. Selain itu, DPRD juga menyoroti pengadaan mobil dinas di lingkungan Pemko Pekanbaru. Namun, Azwendi mengaku belum cek seperti apa detail pengadaan kendaraan dinas itu.'' Berkaitan dengan pengadaan mobil dinas kita akan koordinasi lagi dengan Ketua TAPD, seperti apa. Saya belum cek detailnya.

Tapi sebaiknya, kalau ada mobil dinas yang masih layak gunakan saja," ujarnya. Politisi Demokrat itu menyarankan agar mengoptimalkan kendaraan yang ada. Apalagi, banyak aset berupa mobil dinas yang dikuasai oleh pihak luar.''Aset-aset kita banyak dikuasai pihak luar. Oleh sebab itu, saya minta optimalisasi aset kita khususnya kendaraan dinas. Sehingga bisa kita data ulang sesuai peruntukannya,'' tutur Azwendi. (Galeri).